Slide 5
Pembahasan Teknis Kemajuan Pelaksanaan Agenda Penyelenggaraan Penataan Ruang Semester II Tahun 2016

Jakarta, (16/1). Sehubungan dengan sedang dilakukannya penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penataan Ruang Semester II Tahun 2016, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan selaku penyusun mengundang K/L anggota BKPRN untuk membahas kemajuan pelaksanaan agenda kerja sampai dengan Desember 2016. Rapat teknis ini dihadiri oleh Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan ...

Slide 5
Harmonisasi Pleno II RPP tentang RTRLN

Jakarta, (12/1). Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN), Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM mengundang Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Kabinet, serta Kemenko Bidang Perekonomian untuk rapat harmonisasi pleno II RPP tentang RTRLN ...

Slide 5
Rapat Persiapan Rakornas Percepatan Penyusunan Perda RZWP3K

Jakarta, (10/1). Kemenko Bidang Kemaritiman mengundang Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas persiapan rakornas percepatan Penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Akan ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka percepatan Penyusunan RZWP3K yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. ...

Slide 5
Raperda RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Masih Harus Diperbaiki

Jakarta, (30/12). Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (UPD) II Kementerian Dalam Negeri mengundang Kemenpar, KKP, Bappenas, BIG, Kemenhub, TNI AL, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam memperbaiki Raperdanya sebelum dibahas dalam forum evaluasi peraturan daerah. ...

Slide 5
Rakortek Informasi Geospasial Tematik Tahap III Tahun 2016

Jakarta, (21/12). Demi percepatan implementasi Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) mengundang K/L terkait untuk koordinasi teknis penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dilakukan masing-masing K/L. Acara dibuka oleh arahan dari Kepala BIG dan dilanjutkan ...

stop
Pangripta Nusantara
  • Pembahasan RPerpres tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan

    Jakarta, (16/12). Kemenko Perekonomian menjadi fasilitator konfirmasi akhir terkait draf RPerpres Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan sebelum ditetapkan oleh Presiden. RPerpres ini untuk mengakomodir program reforma agraria dari kawasan hutan. Penerbitan RPerpres ini merupakan upaya untuk menguatkan kembali Peraturan Bersama 4 Menteri (Bappenas, KLHK, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri) yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Pelaksanaan Peraturan Bersama 4 Menteri di lapangan tidak bisa dijalankan karena tidak ada Juknis bersama untuk pelaksanaan kegiatan.
    Selengkapnya
  • Pengaturan KULN Sebaiknya Dihapuskan dalam RPP RTRLN

    Jakarta, (29/11). Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RPP RTRLN) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian PPN/Bappenas sudah dilakukan sejak Februari 2016. Saat ini materi Draf RPP RTRLN sedang dalam tahapan finalisasi sebelum dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
    Selengkapnya
  • FGD Penyusunan Rencana Zonasi Laut Jawa

    Jakarta, (29/11). Menindaklanjuti amanat Pasal 43 UU 32/2014 tentang Kelautan, maka perlu disusun Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Laut. Tujuan utama pengaturan Rencana Zonasi Laut Jawa adalah untuk mensejahterakan masyarakat. FGD antara Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, Kemenhan, Kemendagri, KKP, Staf Kepresidenan, dan Kemen ATR/BPN ini membahas progress kegiatan penyusunan RZ Kawasan Laut pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen awal RZ Laut Jawa.
    Selengkapnya
  • Pemanfaatan Ruang Wilayah Timur Indonesia di Era Nawacita

    Jakarta, (5/12). Isu ketimpangan wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia masih belum terpecahkan sampai saat ini. Hampir 85% ruang ekonomi berada di wilayah barat (Pulau Jawa dan Sumatera), apabila hal ini terus berlanjut maka akan membahayakan iklim investasi di Indonesia karena investasi akan terus mendominasi wilayah barat sehingga wilayah timur makin tertinggal. Untuk menggali informasi terkait pemanfaatan ruang wilayah timur Indonesia di era Nawacita, Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan diskusi temu pakar yang menghadirkan Ferriyanto H Djais selaku Deputi IV Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), dan Teti Armiati Argo, dosen SAPPK ITB.
    Selengkapnya