Slide 5
Fasilitasi Konflik Pertanahan Tol Cinere - Serpong

Jakarta, (6/10). Sembilan warga Villa Asri, Pondok Cabe Udik, Kota Tangerang menyampaikan surat pengaduan ke Presiden dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait konflik pengadaan tanah yang terdampak dari pembangunan jalan tol jalur Cinere-Serpong, oleh karena itu Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan memfasilitasi penyelesaian konflik ini pada Jumat (6/10) di R.Rapat 203 ...

Slide 5
FGD 8 Area Perubahan Bappenas

Jakarta, 2 Oktober 2017.  Sebagai bagian dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017 ini akan dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut yang tersebar dalam 8 (delapan) are perubahan yang terdapat dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional.  Oleh karena itu telah diadakan FGD pada tanggal 2 Oktober 2018 di ...

Slide 5
Kebijakan Satu Peta untuk Mempercepat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Jakarta, (3/10). Untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan, salah satunya dengan mengelola Kebijakan Satu Peta. Dimana Kebijakan Satu Peta ini bertujuan untuk berbagi pakai data dengan wadah Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) melalui satu referensi, satu geoportal, satu basis data, dan satu standar. Hal ini disampaikan oleh ...

Slide 5
Tumpang Tindih Peraturan RDTR Kawasan Perbatasan Negara

Jakarta, (4/10). Setditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengadakan rapat pembahasan solusi pengaturan untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara bersama dengan Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet dan Bappenas. Solusi pengaturan ini dirasa perlu mengingat permasalahan tumpang tindih peraturan terkait penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perbatasan Negara menyulitkan pemerintah dalam ...

Slide 5
FGD Rencana Wilayah Pertahanan

Jakarta, (3/10). Lingkup penataan wilayah pertahanan menurut PP 68/2014 meliputi penetapan wilayah pertahanan; perencanaan wilayah pertahanan; pemanfaatan wilayah pertahanan; dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan. Perencanaan Wilayah Pertahanan dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam menyusun ...

stop
Pangripta Nusantara
  • Rakornas BKPRD 2017

    Jakarta, (27/9). Rakornas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tahun 2017 mengusung tema “Memantapkan Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Dalam Mendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Berkualitas” dibuka oleh Menteri Dalam Negeri di Hotel Bidakara pada Rabu (27/9). Rakornas kali ini dihadiri oleh 205 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga terkait penataan ruang, Sekda, Kepala Bappeda, Kadin bidang penataan ruang, Kadin bidang kelautan dan perikanan, serta Kabiro Hukum Provinsi se-Indonesia. Tujuan utama diselenggarakannya Rakornas ini untuk memperkokoh kelembagaan penataan ruang daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang berkualitas. Menteri ATR/BPN mengingatkan telah terbit beberapa peraturan baru terkait tata ruang.
    Selengkapnya
  • Rapat Pembahasan Raperpres tentang Badan Pengelola Bank Tanah Nasional

    Jakarta, (26/9). Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian memimpin diskusi penyempurnaan draf Perpres Badan Pengelola Bank Tanah Nasional (BATANAS) di Sekretariat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada Selasa (26/9) dan dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN, Sekretariat Negara, dan Bappenas. Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa bank tanah harus diperluas untuk industri bukan hanya untuk infrastruktur dan diperlukan data spasial lokasi cadangan tanah untuk menjawab kebutuhan infrastruktur tersebut.
    Selengkapnya
  • Pokja 2 Reforma Agraria Akan Menyiapkan Succes Story Pelaksanaan Reforma Agraria

    Jakarta, (19/9).
    Dipimpin oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Pokja 2 Reforma Agraria mengadakan rapat untuk menyiapkan langkah tindak lanjut pasca terbitnya Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Beberapa tindak lanjut yang telah teridentifikasi antara lain: penyusunan Juknis Bersama; menginventarisasi lokasi potensi PPTKH dalam satu wilayah kabupaten/kota secara komprehensif; mengintegrasikan lokasi potensi PPTKH dimaksud dalam peta indikatif TORA dari pelepasan kawasan hutan; mengalokasikan anggaran dan sumberdaya manusia yang memadai untuk pelaksanaan inventarisasi P4T; meningkatkan koordinasi dalam Tim Percepatan PPTKH; dan mendorong penganggaran dari berbagai sumber yang sah.
    Selengkapnya
  • Rapat Konfirmasi Penyediaan Data Penyusunan RZWP3K

    Cibinong, (22/9). Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG mengundang K/L terkait untuk rapat teknis integrasi informasi geospasial RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas BIG mengharapkan dapat menjaring informasi dari K/L terkait analisa dan metodologi proses integrasi IG RTRW dengan RZWP3K. Proses integrasi akan dikaji dan di uji coba pada delapan provinsi yaitu Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat. Proses percepatan integrasi ini merupakan arahan dari Sekretariat Kebijakan Satu Peta (KSP) di Kemenko Perekonomian, namun dalam pelaksanaannya terkendala masalah hukum di Kemendagri karena RTRW dan RZWP3K mempunyai peraturan daerah yang berbeda.
    Selengkapnya