Slide 5
Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi NTB

Mataram - Tahun 2018 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sedang menyusun background study RPJMN 2020-2024 bidang penataan ruang, pertanahan, dan informasi geospasial. Untuk mengkonfirmasi temuan awal, menjaring usulan masukan isu strategis penataan ruang yang berkembang di daerah, maka diadakanlah FGD di Bappeda Provinsi NTB pada Kamis, (26/4). Dalam FGD dibagi ...

Slide 5
Trilateral Meeting I Kementerian ATR BPN Bidang Tata Ruang

Jakarta, (7/5). Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2019, serta dalam rangka revisi DIPA TA 2018, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengundang Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan untuk rapat Trilateral Meeting (TM) yang diselenggarakan selama dua hari (7-8 Mei) di Hotel Oria Jakarta.  ...

Slide 5
Multilateral Meeting Kegiatan Prioritas Reforma Agraria RKP Tahun 2019

Jakarta, (23/4). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Kegiatan Prioritas Reforma Agraria masuk ke dalam Prioritas Nasional “Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar” dengan Proyek Prioritas “Percepatan Pengurangan Kemiskinan”. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas selaku pemangku KP Reforma Agraria mengundang K/L mitra terkait untuk multilateral meeting ...

Slide 5
Pembahasan Konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia

Jakarta, (18/4). Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas mengundang Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas materi Perpres Satu Data Indonesia. Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-2 Panitia Antarkementerian dan membahas seputar perbaikan terhadap konsistensi kalimat dan nomenklatur antar pasal, ...

Slide 5
Mekanisme FGD Daerah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi RKP Tahun 2018 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Jakarta, (16/4). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengundang Biro Perencanaan Kementerian ATR/BPN untuk membahas mekanisme FGD di daerah beserta lokasi untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi RKP tahun 2018. Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ke daerah untuk melihat capaian kinerja Kanwil dan Kantah di beberapa provinsi, dan diharapkan ...

stop
Pangripta Nusantara
  • Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

    Jakarta, 23 April 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.   PP 60 tahun 2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal: sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP.  

    Selengkapnya
  • Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria

    Bogor, (13/4). Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2018 yang akan menjadi masukan bagi penyusunan background study RPJMN bidang pangan dan pertanian 2020-2024 di Hotel Salak Tower, Bogor pada Jumat (13/4). Evaluasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penguasaan lahan pertanian per rumah tangga petani.
    Selengkapnya
  • Penyusunan Revisi Perpres 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur

    Jakarta, (19/3). Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengundang beberapa K/L untuk menindaklanjuti surat Deputi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman terkait Risalah Rakor NCICD, sekaligus membahas penyelesaian Revisi Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melaporkan, target tahun 2018 yaitu dilakukan konsultasi publik, penyepakatan draft raperpres, serta harmonisasi dan legalisasi.
    Selengkapnya
  • Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tanah dan Bangunan

    Jakarta, (13/3). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk berdiskusi tentang Peraturan Perundangan terkait analisis dan evaluasi hukum tanah dan bangunan. Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait tanah dan bangunan didasari oleh peringkat kemudahaan investasi (ease of doing bussiness/EODB) di Indonesia yang dinilai masih sulit, terutama registering of property.
    Selengkapnya