Slide 5
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Jakarta, 23 April 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.   PP 60 ...

Slide 5
Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria

Bogor, (13/4). Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2018 yang akan menjadi masukan bagi penyusunan background study RPJMN bidang pangan dan pertanian 2020-2024 di Hotel Salak Tower, Bogor pada Jumat (13/4). Evaluasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penguasaan lahan pertanian per rumah ...

Slide 5
Penyusunan Revisi Perpres 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur

Jakarta, (19/3). Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengundang beberapa K/L untuk menindaklanjuti surat Deputi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman terkait Risalah Rakor NCICD, sekaligus membahas penyelesaian Revisi Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melaporkan, target tahun 2018 yaitu dilakukan konsultasi publik, ...

Slide 5
Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tanah dan Bangunan

Jakarta, (13/3). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk berdiskusi tentang Peraturan Perundangan terkait analisis dan evaluasi hukum tanah dan bangunan. Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait tanah dan bangunan didasari oleh peringkat kemudahaan investasi ...

Slide 5
Peran Bappenas dalam Integrasi KRISNA-DAK

Jakarta, (9/3). Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan diskusi tentang bagaimana peran Bappenas dalam integrasi Sistem Informasi KRISNA-DAK sehubungan dengan proses pengusulan DAK Fisik tahun anggaran 2019. Terkait integrasi mekanisme pengusulan DAK ke dalam aplikasi KRISNA, diharapkan semakin detail penelaahan usulan DAK yang dilakukan, maka TOR usulan DAK ...

stop
Pangripta Nusantara
  • Rapat Monitoring dan Evaluasi bidang Tata Ruang dan Pertanahan D.I Yogyakarta

    Yogyakarta, (26/2). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas melakukan kegiatan rutin monitoring dan evaluasi bidang tata ruang dan pertanahan di D.I Yogyakarta di kantor Bappeda Provinsi D.I Yogyakarta. DIY memiliki 5 (lima) aspek keistimewaan yaitu urusan tata ruang, pertanahan, kelembagaan, kebudayaan, dan pengisian kepala daerah. Tahun 2018 Kota Jogja ditargetkan dalam konteks pemetaan menjadi kota lengkap dan akan disusul oleh Sleman dan Kulonprogo. Dengan demikian, pada tahun 2020 DIY ditargetkan dapat menjadi provinsi lengkap dan menjadi percontohan pendaftaran tanah di Indonesia.
    Selengkapnya
  • Diskusi Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

    Yogyakarta, (26/2). Kasubdit Informasi dan Sosialisasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Santi Yulianti bersama dengan Kasubid Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman, dan ESDM Bappeda Provinsi DIY, Aris Prasena, berdiskusi mengenai penyelenggaraan dan mekanisme berbagi pakai data dan informasi geospasial di Pemerintah Provinsi DIY. DIY telah mempunyai Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah sebagai dasar dan payung hukum  pengelolaan informasi geospasial di lingkungan Pemerintah Prov. DIY. Secara spesifik, pengelolaan informasi geospasial diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2017 terkait pembentukan simpul jaringan.
    Selengkapnya
  • Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.115 dan 116 Tahun 2017

    Jakarta, (20/2). Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengadakan Sosialisasi Permendagri No. 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah dan Permendagri No. 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan mengundang berbagai Kementerian/Lembaga, Bappeda Provinsi, dan dinas-dinas yang membidangi urusan penataan ruang baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Hotel Swiss Belresidences Jakarta. Permendagri No.115 Tahun 2017 diarahan untuk dijadikan pedoman Pemda untuk memastikan penataan ruang dapat terwujud secara konsisten, serta memberikan kejelasan dan langka-langkah yang harus diambil Pemda dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.
    Selengkapnya
  • Koordinasi Kegiatan Pengawasan BPKP di Bappenas Tahun 2018 dan Penyampaian Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP oleh BPKP

    Jakarta, (13/2). Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyambut Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam rangka koordinasi penyampaian hasil penilaian tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Bappenas. Tahun 2017 skor APIP Kementerian PPN/Bappenas telah mencapai tingkat kapabilitas APIP Level 3 sesuai penilaian Tim BPKP (dari skala level 1-5). Level 3 berarti K/L telah mencapai manajemen APIP dan praktik profesional secara seragam dan selaras sesuai standar yang berlaku.
    Selengkapnya