Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

    Jakarta, 23 April 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan upaya pemerintah memenuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.   PP 60 tahun 2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal: sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan

    Selengkapnya
  • Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria

    Bogor, (13/4). Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2018 yang akan menjadi masukan bagi penyusunan background study RPJMN bidang pangan dan pertanian 2020-2024 di Hotel Salak Tower, Bogor pada Jumat (13/4). Evaluasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penguasaan lahan pertanian per rumah tangga petani.
    Selengkapnya
  • Penyusunan Revisi Perpres 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur

    Jakarta, (19/3). Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengundang beberapa K/L untuk menindaklanjuti surat Deputi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman terkait Risalah Rakor NCICD, sekaligus membahas penyelesaian Revisi Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melaporkan, target tahun 2018 yaitu dilakukan konsultasi publik, penyepakatan draft raperpres, serta harmonisasi dan legalisasi.
    Selengkapnya
  • Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tanah dan Bangunan

    Jakarta, (13/3). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk berdiskusi tentang Peraturan Perundangan terkait analisis dan evaluasi hukum tanah dan bangunan. Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait tanah dan bangunan didasari oleh peringkat kemudahaan investasi (ease of doing bussiness/EODB) di Indonesia yang dinilai masih sulit, terutama registering of property.
    Selengkapnya
  • Peran Bappenas dalam Integrasi KRISNA-DAK

    Jakarta, (9/3). Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan diskusi tentang bagaimana peran Bappenas dalam integrasi Sistem Informasi KRISNA-DAK sehubungan dengan proses pengusulan DAK Fisik tahun anggaran 2019. Terkait integrasi mekanisme pengusulan DAK ke dalam aplikasi KRISNA, diharapkan semakin detail penelaahan usulan DAK yang dilakukan, maka TOR usulan DAK yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah  harus semakin rinci dan jelas. 
    Selengkapnya