Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Koordinasi Pengukuran Batas Kawasan Hutan Provinsi Bali

    Bali (3/7). Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Perlu diingat kembali dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diamanatkan tentang kepastian hukum hak atas tanah, oleh karena itu pendaftaran tanah harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan subyek dan obyek yang jelas.
    Selengkapnya
  • FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan

    Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI megadakan FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan di Hotel Aryaduta Jakarta pada Kamis-Jumat (28-29/6). FGD ini dihadiri oleh BPHN, Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu-Ditjen Pajak, Bappenas, perwakilan Housing and Urban Development (HUD) Institute, dan perwakilan Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice (IHCS). Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Tanah dan Bangunan BPHN selaku pimpinan rapat menyampaikan
    Selengkapnya
  • Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi NTB

    Mataram - Tahun 2018 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sedang menyusun background study RPJMN 2020-2024 bidang penataan ruang, pertanahan, dan informasi geospasial. Untuk mengkonfirmasi temuan awal, menjaring usulan masukan isu strategis penataan ruang yang berkembang di daerah, maka diadakanlah FGD di Bappeda Provinsi NTB pada Kamis, (26/4). Dalam FGD dibagi menjadi 3 (tiga) desk. NTB terpilih sebagai salah satu daerah diskusi karena memiliki produk perencanaan yang lengkap seperti RTRWP, RZ,
    Selengkapnya
  • Trilateral Meeting I Kementerian ATR BPN Bidang Tata Ruang

    Jakarta, (7/5). Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2019, serta dalam rangka revisi DIPA TA 2018, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengundang Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan untuk rapat Trilateral Meeting (TM) yang diselenggarakan selama dua hari (7-8 Mei) di Hotel Oria Jakarta. 
    Selengkapnya
  • Multilateral Meeting Kegiatan Prioritas Reforma Agraria RKP Tahun 2019

    Jakarta, (23/4). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Kegiatan Prioritas Reforma Agraria masuk ke dalam Prioritas Nasional “Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar” dengan Proyek Prioritas “Percepatan Pengurangan Kemiskinan”. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas selaku pemangku KP Reforma Agraria mengundang K/L mitra terkait untuk multilateral meeting yang diadakan di Hotel Oria Jakarta. 
    Selengkapnya