Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Terobosan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang

    Jakarta, (9/1). Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Uke M. Hussein didampingi oleh Kasubdit Tata Ruang Rinella Tambunan menghadiri Breakfast Meeting (BM) Terobosan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dalam Rencana Strategis Dirjen Tata Ruang yang diadakan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di Hotel 101 Dharmawangsa. 
    Selengkapnya
  • FGD Pokja Analisis Evaluasi Hukum terkait Pertanahan

    Jakarta, (8/10). Anggota Pokja Pertanahan yang terdiri dari BPHN, Kementerian ATR/BPN, Bappenas, perwakilan HUDS serta perwakilan IHCS mendiskusikan kebijakan pemerintah dalam perspektif nilai tanah pada Senin, (8/10) di kantor Gedung BPHN Jakarta. Pada dasarnya tanah mempunyai karakteristik sendiri karena memiliki nilai bagi manusia dan juga makhluk lain. Yang terjadi saat ini peningkatan nilai tanah seringkali tidak terkendali sehingga dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi sulit.
    Selengkapnya
  • Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

    Makassar (17/10). Pemda Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2018-2023 yang dibuka oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan ditutup oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Narasumber berasal dari Bappenas, Kemendari (Ditjen Bina Bangda), dan Bappeda Provinsi. Bappeda menyampaikan paparan tentang rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, namun paparan yang disampaikan kurang dapat menjelaskan garis besar arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota cenderung mengajukan
    Selengkapnya
  • Koordinasi Pengukuran Batas Kawasan Hutan Provinsi Bali

    Bali (3/7). Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Perlu diingat kembali dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diamanatkan tentang kepastian hukum hak atas tanah, oleh karena itu pendaftaran tanah harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan subyek dan obyek yang jelas.
    Selengkapnya
  • FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan

    Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI megadakan FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan di Hotel Aryaduta Jakarta pada Kamis-Jumat (28-29/6). FGD ini dihadiri oleh BPHN, Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu-Ditjen Pajak, Bappenas, perwakilan Housing and Urban Development (HUD) Institute, dan perwakilan Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice (IHCS). Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Tanah dan Bangunan BPHN selaku pimpinan rapat menyampaikan
    Selengkapnya