Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Reforma Agraria dalam Legalisasi, Redistribusi Aset, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

    23

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Bidang Perekonomian mengundang sejumlah K/L terkait untuk membahas kondisi terkini dan kesiapan 14 Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM). Diskusi ini dihadiri oleh Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kemendagri, dan Kantor Staf Kepresidenan dan berlangsung pada Jumat (10/11).

    Saat ini tercatat jumlah luas lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk transmigrasi mencapai 1.114.909 Ha (± 1,7 juta bidang), yang terdiri dari 600 ribu Ha legalisasi lahan transmigrasi (lama/existing dan baru) dan 514.909 Ha redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

    Kementerian Desa PDTT telah menetapkan 14 Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM) dari lahan transmigrasi eksisting untuk dikembangkan menjadi kawasan transmigrasi berbasis klaster dengan komoditas unggulan tertentu (Padi, Jagung, Karet dan Kelapa Sawit). Ke 14 lokasi tersebut memiliki luas total mencapai 1.038.244 Ha dan meliputi 177.706 KK, tersebar di Pulau Sumatera (6 lokasi), Pulau Kalimantan (3 lokasi), Pulau Sulawesi (3 Lokasi). Pulau Maluku (1 Lokasi), dan Pulau Papua (1 Lokasi).

    Kawasan Transmigrasi Mandiri yang disiapkan oleh Kementerian Desa PDTT mayoritas berada di areal APL dan transmigran yang sudah tinggal di lokasi tersebut banyak yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik, sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas dalam implementasi legalisasi aset untuk mendukung Reforma Agraria.

    Kementerian Desa PDTT diharapkan dapat segera merumuskan prinsip-prinsip pengembangan kawasan transmigrasi berbasis klaster, terutama yang berkaitan dengan luas lahan per KK yang disertifikatkan, sistem pengelolaan kawasan transmigrasi, hak waris, offtaker/avalis, pemberian modal usaha, bantuan infrastruktur dan pendampingan kepada petani.

    Kementerian ATR/BPN sedang melakukan verifikasi lokasi TORA transmigrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK dengan lokasi KTM transmigrasi prioritas Kementerian Desa PDTT, guna mengetahui lokasi-lokasi transmigrasi eksisting yang belum memiliki SHM dan akan menjadi prioritas untuk diterbitkan sertipikat. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar