Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Sinkronisasi IG RTRW Provinsi Kabupaten Kota dengan RZWP3K

    23

    Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG mengundang Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk mengisi FGD Sinkronisasi Informasi Geospasial RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota dengan RZWP3K di Badung, Bali pada Kamis (23/11).

    FGD ini bertujuan untuk menjaring masukan dan informasi mengenai harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Bappenas, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, dan NTB.

    Dijelaskan oleh Deputi Bidang IGT BIG, harmonisasi ini untuk mendukung kegiatan Prioritas Nasional program penataan ruang berupa Sinkronisasi Data dan Informasi Geospasial RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota dengan RZWP3K yang mencakup di delapan provinsi yakni Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat.

    Temuan dari Kegiatan One Map Policy tahun 2016-2017 adalah ketidaksinkronan antar peta RTRWP/K ketika disandingkan, serta ketersediaan SDM maupun data dasar untuk menyusun RZWP3K sangat terbatas.

    Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengingatkan bahwa informasi geospasial dan data statistik merupakan basis data dalam perencanaan pembangunan termasuk dalam penyusunan RTRW dan RZWP3K. Integrasi Informasi Geospasial RZWP3K dengan RTRW dilakukan dalam rangka kebijakan satu peta, dimana kebijakan satu peta merupakan konsekuensi logis untuk berbagi pakai data melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

    Sepanjang karakteristik penetapan pengelolaan pola ruang sesuai dengan karakteristik bentang alam, maka integrasi antara RTRW dan RZWP3K dalam berbagai skala akan lebih mudah dilakukan. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar