Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • FGD Interkoneksi dengan Dunia Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi

    23

    Tangerang, (15/11). Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN mengundang Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk menjadi narasumber FGD Interkoneksi dengan Dunia Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Kegiatan Reforma Agraria di Hotel Novotel Tangerang.

    Tema FGD yang bertema Kemitraan Sebagai Solusi Dalam Peningkatan Produktifitas ini dihadiri oleh Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi Mina Agar Makmur Kab.Karawang, PT SMART, Kanwil BPN, Bappeda Provinsi Banten dan Jawa Barat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat.

    Reforma Agraria merupakan amanat Jokowi-JK melalui nawa cita yang dilakukan dengan cara redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat (Asset Reform and Access Reform). Sasaran Reforma Agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam gugus tugas pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN bertugas sebagai penanggung jawab utama seluruh pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria.

    Dalam paparannya, Direktur TRP Bappenas menjelaskan interkoneksi dunia usaha merupakan suatu upaya menjadikan petani/UMKM sebagai mata rantai industri besar. Dalam prakteknya terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan interkoneksi dengan dunia usaha, antara lain (i) identifikasi dan negosiasi untuk koneksi/interkoneksi; (ii) standar mutu produk dan konsistensi mutu produk yang belum sama; (iii) kontinuitas produksi yang belum bisa terjamin; dan (iv) penentuan harga produk dan kebijakan insentif disinsentif. Setiap tantangan tersebut merupakan tugas pemerintah pusat dan daerah.

    Disarankan sebaiknya setiap SKPD daerah yang terlibat dalam Reforma Agraria saling bekerjasama dengan Pemda setempat. Perlu ada koordinasi untuk mengupayakan usulan terkait Reforma Agraria pada masing-masing kementerian sektor yang terkait, seperti Kemen. Pertanian, Kemen. Koperasi dan UKM, KKP, dan lainnya. Perlu ada sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan Reforma Agraria ke tiap daerah oleh Kemen. ATR/BPN. Perlu penguatan aksesibilitas berdasarkan lokasi pasarnya.

    Saat ini Kemen. Koperasi dan UKM telah melakukan pendampingan untuk pemberdayaan UMK pada 8 provinsi dan rencana 2018 akan dilakukan pada 5 provinsi. Diketahui bahwa promosi produk pertanian di Provinsi Jawa Barat kalah bersaing dengan promosi pariwisata. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar