Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Penyamaan Persepsi Posisi dan Delineasi RTR Kawasan Perdesaan

    23

    Jakarta, (12/12). Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas mengundang Badan Informasi Geospasial dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas posisi dan delineasi RTR Kawasan Perdesaan serta penyamaan persepsi yang nantinya akan menjadi masukan dalam penyusunan Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan oleh Kementerian ATR/BPN di Tahun Anggaran 2018 dalam mendukung Proyek Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah.

    RTR Kawasan Perdesaan merupakan salah satu jenis RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten. Menurut BIG, Peta RTR KS Provinsi disarankan agar menggunakan peta multi skala (inti untuk skala besar 1:25.000-1:5.000 dan penyangga untuk skala menengah 1:50.000-1:25.000). Sementara itu untuk Peta RTR KS Kabupaten disarankan untuk menggunakan peta multi skala (inti untuk skala besar 1:10.000- 1:5.000 dan penyangga untuk skala menengah minimal 1:25.000).

    Dalam PP 8/2013 pasal 29 disebutkan bahwa peta RTR Kawasan Perdesaan yang merupakan bagian Kabupaten digambarkan dengan peta dasar skala minimal 1:10.000 dan untuk kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi digambarkan dengan peta dasar skala minimal 1:50.000 (tidak dikenal kawasan inti dan kawasan penyangga).

    Kementerian ATR/BPN akan menyusun Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan yang akan mencakup delineasi berdasarkan batas fungsional dan/atau batas administrasi. Untuk Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan akan menggunakan peta batas administrasi desa definitif dan/atau indikatif berdasarkan kesepakatan antar desa yang berbatasan. Meskipun dalam UU 6 Tahun 2014 yang tertulis adalah RTR Desa, namun yang akan digunakan dalam penyusunan pedoman ini adalah RTR Kawasan Perdesaan sesuai dengan PP 43 Tahun 2014 dan Permendes 5 Tahun 2016.

    RTR Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Perda (catatan: penetapan kawasan perdesaan atau delineasi perdesaan ditetapkan dengan Perbup). Dalam hal, Kawasan Perdesaan belum ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam RTRW Provinsi/Kabupaten, maka proses penyusunan dapat dilakukan dan dapat diakomodasi pada saat RTRW direvisi.

    Menurut pandangan Direktorat TRP Bappenas, penyusunan RTR Kawasan Perdesaan lebih tepat menggunakan delineasi secara administratif dibandingkan fungsional. ***

    Tags:

Komentar

Beri Komentar