Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Lokakarya Penataan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional

    23

    Jakarta, (31/1). Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan lokakarya penataan ruang laut kawasan startegis nasional di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian KKP pada Rabu (31/1).

    Lokakarya ini dimaksudkan sebagai langkah awal penyelarasan penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) yang diharapkan dapat turut menyosialisasikan program perencanaan ruang laut di KSN dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis serta permasalahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis; menginventarisasi kegiatan yang bernilai penting; dan memetakan konflik peraturan untuk harmonisasi pelaksanaan kewenangan pengelolaan perairan di KSN.

    Menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP, sesuai Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2016 – 2019, disebutkan terdapat 14 Perpres KSN dan 31 Permen KSNT yang perlu dipercepat penyelesaiannya. Sampai dengan tahun 2018, KKP menargetkan untuk menyelesaikan 7 Perpres RZ KSN dan 20 Permen RZ KSNT.

    7 Perpres RZ KSN yang diprioritas tersebut meliputi 2 kawasan yang merupakan tindak lanjut dari proses yang berlangsung di tahun 2017, yaitu RZ KSN BBK dan RZ KSN Jabodetabekpunjur; serta 5 lokasi KSN yang mendesak untuk diwujudkan pada tahun 2018 yaitu: KSN Mebidangro, KSN Kedung Sepur, KSN Gerbangkertosusilo, KSN Mamminasata, dan KSN Bima.

    Terkait harmonisasi kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut, provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut terhitung 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengelola ruang laut diatas 12 mil dan di KSN. Pengelolaan dan pemanfaatan KSN dapat dilakukan oleh Daerah melalui Dekonsentrasi ataupun Tugas Pembantuan.

    Dalam diskusi disebutkan bahwa perlu ada kejelasan dan kesepakatan mengenai posisi RZ KSN dan RZWP3K, terutama untuk kepastian perizinan dan pemberian izin di daerah. Masih ada tumpang tindih antara kawasan yang diatur oleh RZWP3K dan kawasan yang diatur oleh Kemenhub.

    Daerah harus berkoordinasi dan meminta data update peta laut kepada Pushidros AL. Hal ini dapat mempersingkat waktu karena peta laut Pushidros AL sudah mengakomodasi banyak sektor yang ada di wilayah perairan. Sejauh ini baru Gorontalo dan Jawa Tengah yang konsultasi ke Pushidros AL.

    Ombudsman mengingatkan, untuk menegakkan mandat peraturan perundangan tata ruang laut, maka perlu pelibatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di bidang Kelautan dan perikanan, terutama dalam penataan kampung nelayan bagi para nelayan. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar