Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Diskusi Persiapan Penyusunan Materi Teknis RRTR di Sekitar KEK Morotai dan KEK Bitung

    23

    Jakarta, (7/2). Kegiatan prioritas nasional Penyusunan Substansi Materi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai dan KEK Bitung pada TA 2018 yang dikerjakan oleh Direktorat Penataan Kawasan Kementerian ATR/BPN, namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pemerintah daerah. K/L dan instansi yang hadir dalam diskusi antara lain Bappenas, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemen.Pariwisata, UI, Dinas PU Kota Bitung, dan Jababeka. 

    Penyusunan RRTR di Sekitar KEK merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat membantu memfasilitasi penyusunannya. Untuk penyusunan RTR kawasan strategis, seperti KEK, maka proses Persetujuan Substansinya akan dilakukan oleh Direktorat Penataan Kawasan. 

    Menurut Direktur TRP Bappenas, Uke M. Hussein,  persepsi mengenai delineasi sangat penting karena nantinya akan berlaku untuk KEK lainnya. Penetapan Perda RRTR di Sekitarnya sepatutnya mengakomodasi masterplan KEK agar perencanaan di dalam dan di luar KEK selaras.

    “Delineasi wilayah sekitar KEK Bitung memang idealnya mencakup Kab. Minahasa Utara, perlu dipikirkan kembali apakah jadinya nanti RTR KSP? Dengan demikian penyusunannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi”, kata Uke. 

    Dari ketersediaan peta, menurut Direktur Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG Pemda dapat mengadakan peta sendiri, dengan catatan tetap berkonsultasi dengan BIG. Ketersediaan RBI 1:5.000 mencakup 1 Kota Bitung. Untuk KEK Morotai, ketersediaan RBI 1:5.000 baru sebagian, karena sisanya merupakan kawasan hutan. 

    Kementerian Pariwisata mengingatkan kunci kesuksesan untuk KEK Morotai terletak pada konektivitas, baik dari sisi darat, laut, dan udara. Ditambahkan oleh Sari Wahyuni dari FE UI bahwa permasalahan KEK Bitung adalah komitmen dan strategi promosinya belum kuat. 

    Gap Analysis KEK Bitung mencakup analisis komparasi Bitung dengan kompetitornya, siapa kompetitor terdekatnya, posisi KEK, bagaimana cara menarik investor, apa keunikan dari KEK Bitung, dan identifikasi investor yang akan disasar. 

    Badan Pengelola KEK Morotai (Jababeka) membutuhkan kepastian hukum terkait surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati sebelumnya mengenai izin pemanfaatan ruang di kawasan pantai, namun dengan pemerintah yang baru, surat tersebut dicabut. Kepastian hukum sangat penting untuk menarik investor. 

    Pemda Kota Bitung menyampaikan apakah delineasi kawasan sekitarnya memang hanya di Kota Bitung, mengingat KEK Bitung terletak di perbatasan, apakah Kab. Minahasa Utara tidak termasuk kawasan sekitar?

    Kemendagri menyampaikan agar penentuan delineasi juga harus melihat konstelasi wilayah. Selain itu, Kemendagri juga memiliki proyek fasilitasi Evaluasi Raperda RRTR di Sekitar KEK. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar