Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Penyusunan Revisi Perpres 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur

    23

    Jakarta, (19/3). Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN mengundang beberapa K/L untuk menindaklanjuti surat Deputi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman terkait Risalah Rakor NCICD, sekaligus membahas penyelesaian Revisi Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. 

    Direktur Perencanaan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melaporkan, target tahun 2018 yaitu dilakukan konsultasi publik, penyepakatan draft raperpres, serta harmonisasi dan legalisasi. Konsep NCICD yang diakomodir dalam Revisi Perpres No.54 Tahun 2008 hanya akan berupa prinsip-prinsip normatif agar tidak terlalu rigid dan mengunci. Prinsip-prinsip dan ketentuan rinci akan diisi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

    Beberapa masalah yang belum clear adalah LP2B dan penyepakatan konsep dalam RZ KSN Jabodetabekpunjur yang akan diakomodir. Rencananya konsultasi publik akan diadakan tanggal 5 April 2018.

    Menurut Direktur Irigasi dan Pengairan Bappenas perlu dipastikan apakah NCICD yang diakomodir hanya berupa teks prinsip-prinsip dan ketentuan normatif atau butuh penggambaran indikatif. Gambar indikatif juga akan berpengaruh pada informasi kedalaman  yang akan dicantumkan. 

    Informasi dari KKP, RZ KSN Jabodetabekpunjur masih dalam penyusunan. Di dalamnya akan mengakomodir NCICD, Soekarno Hatta 2, kawasan pelabuhan, dll, yang di dalam pola ruangnya akan masuk ke dalam zona mixed use. Namun diperlukan diskusi dan kesepakatan bersama saat penyusunan indikasi programnya karena menyangkut kepentingan K/L lain.

    RZ KSN Jabodetabekpunjur tidak diwajibkan untuk menyusun KLHS, karena akan memakai KLHS induk (RZWP3K DKI, Banten, dan Jabar). KKP juga mengusulkan dalam konsultasi publik perlu disepakati bersama mengenai batas perencanaan. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar