Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tanah dan Bangunan

    23

    Jakarta, (13/3). Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundang Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas untuk berdiskusi tentang Peraturan Perundangan terkait analisis dan evaluasi hukum tanah dan bangunan. 

    Kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait tanah dan bangunan didasari oleh peringkat kemudahaan investasi (ease of doing bussiness/EODB) di Indonesia yang dinilai masih sulit, terutama registering of property. Walaupun Kelompok Kerja (Pokja) Tanah dan Bangunan, namun dalam diskusi ini akan difokuskan pada tanah saja.

    Diskusi ini melibatkan K/L terkait untuk memberikan masukan sesuai dengan masing-masing tupoksi, tantangan, dan kendala yang dihadapi terkait tanah. 

    Pada tahap awal dilakukan identifikasi terhadap berbagai peraturan perundangan terkait tanah mulai dari UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah. 

    Berbagai peraturan perundangan tersebut akan dianalisis dengan 5 metode dimensi penilaian, yaitu: ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi disharmoni, kejelasan rumusan, kejelasan norma dan asas, efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

    Direktorat TRP mengingatkan bahwa salah satu arah kebijakan bidang pertanahan dalam RPJMN 2015-2019 adalah perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi publikasi positif. 

    Namun demikian, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan sekarang karena berbagai prasyarat harus terpenuhi terlebih dahulu seperti cakupan peta dasar pertanahan harus sudah mencapai 80%, cakupan bidang tanah bersertipikat mencapai 80%, terpublikasinya tata batas kawasan hutan dalam skala kadastral, dan terpetakannya tanah adat/ulayat. 

    Beberapa peraturan perundangan yang terkait tanah antara lain: UUPA, UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan PP 10/2011 tentang tanah terlantar.

    Selanjutnya, masing-masing K/L dapat menyampaikan peraturan perundangan yang terkait tanah dan usulan perbaikan. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar