Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria

    23

    Bogor, (13/4). Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2018 yang akan menjadi masukan bagi penyusunan background study RPJMN bidang pangan dan pertanian 2020-2024 di Hotel Salak Tower, Bogor pada Jumat (13/4). Evaluasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penguasaan lahan pertanian per rumah tangga petani.

    Pelaksanaan reforma agraria diamanatkan dalam Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019. Tujuan pelaksanaan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu reforma agraria juga bertujuan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian yang membantu petani mendapatkan lahan yang ideal untuk usaha tani.

    Saat ini capaian pelaksanaan reforma agraria dari legaliasi aset sudah memadai namun capaian redistribusi tanah masih kecil. Tantangan pelaksanaan reforma agraria yakni belum ada kelembagaan sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota sehingga pemahaman daerah terhadap reforma agraria belum baik. Rancangan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria juga perlu dipercepat.

    Informasi dari Direktorat Landreform Kementerian ATR/BPN, capaian reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan baru bersifat indikatif sehingga belum dapat dilakukan redistribusi tanah. 

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian/pangan dapat berasal dari hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif; program pemerintah untuk cadangan pencetakan sawah; lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian.

    Realisasi TORA dari pelepasan kawasan hutan sampai dengan Desember 2017 sebesar 750.123 Ha, pada tahun 2018 direncanakan seluas 1.630.421 Ha, dan pada tahun 2019 direncanakan sebesar 1.754.222 Ha.

    Berdasarkan identifikasi Kementerian Pertanian terdapat sekitar 312.000 Ha lahan sawah yang berada dalam kawasan hutan sehingga perlu dilepaskan dari kawasan hutan namun terkendala anggaran yang sangat terbatas.

    Target sertipikasi tanah pertanian tahun 2018 sebesar 80.000 bidang pada lokasi-lokasi cetak sawah dan diharapkan agar diprioritaskan untuk disertipikat. Namun ada beberapa lokasi yang tidak bisa disertipikatkan karena Kementerian ATR/BPN memprioritaskan desa by desa dalam melaksanakan sertipikasi. 

    Pelaksanaan reforma agraria selama ini lebih banyak pada proses manajemen, namun tidak ada desain perencanaannya. Tanah yang diredistribusi kepada masyarakat terlalu kecil sehingga banyak tanah tersebut yang dijual kepada pihak lain. BPN tidak bertugas lagi pasca redistribusi tanah, sehingga seharusnya dilakukan pendampingan oleh Pemda dan K/L. [IK, Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar