Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Multilateral Meeting Kegiatan Prioritas Reforma Agraria RKP Tahun 2019

    23

    Jakarta, (23/4). Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, Kegiatan Prioritas Reforma Agraria masuk ke dalam Prioritas Nasional “Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar” dengan Proyek Prioritas “Percepatan Pengurangan Kemiskinan”.

    Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas selaku pemangku KP Reforma Agraria mengundang K/L mitra terkait untuk multilateral meeting yang diadakan di Hotel Oria Jakarta dan dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN; KLHK; Kementerian KUKM; Kementerian Desa PDTT; Kementerian Pertanian; KKP; Kementerian Dalam Negeri; Kemenko Bidang Perekonomian; dan Kantor Staf Kepresidenan.

    Multilateral meeting ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan seluruh K/L terutama akses dan aset reform untuk pelaksanaan reforma agraria, serta melakukan kesepakatan pelaksanaan reforma agraria bersama dengan K/L terkait. 

    Beberapa poin dalam diskusi:

    • Perlu adanya standar pemetaan (informasi ataupun formatnya) untuk data spasial akses reform antara K/L terkait dengan Kementerian ATR. Lokasi akses sangat penting disampaikan ke Kementerian ATR/BPN agar dapat disesuaikan dengan lokasi aset reform. Kementerian ATR/BPN akan segera mengundang seluruh K/L terkait akses reform untuk rapat koordinasi pelaksanaan gugus tugas reforma agraria di tingkat pusat.

    •  Terdapat permasalahan pada kegiatan pelepasan kawasan hutan, yaitu dari 750 ribu Ha yang telah disampaikan oleh KLHK hanya 160 ribu Ha yang clean and clear.

    •  Jumlah target sertipikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan tahun 2019 ditargetkan 16.355 bidang dan telah disesuaikan dengan Kementerian ATR/BPN.

    • Tahun 2019 Kementerian KUKM sedang mengusulkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agar masuk dalam PN.

    • Direktorat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bappenas menyampaikan pagu KLHK sekitar 70% diarahkan untuk rehabilitasi hutan sesuai arahan Presiden, sehingga pagu pelepasan kawasan hutan untuk TORA menjadi 0 (nol) rupiah.

    • Untuk tim inver agak sulit apabila dilakukan bersamaan dengan tim terpadu perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRW, karena harus menunggu masa Peninjauan Kembali RTRW.

    •  Direktorat TRP berpendapat bahwa dana rehabilitasi dan Reforma Agraria sama-sama merupakan perintah Presiden, namun jika Reforma Agraria belum selesai lebih baik meminta tambahan dana on top dibanding merubah dana untuk Reforma Agraria menjadi nol rupiah.

    • KSP sudah memiliki sistem pemantauan yang di dalamnya terdapat program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, dan direncanakan akan melaporkan hasil capaian kedua kegiatan tsb dengan mengundang seluruh K/L terkait. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar