Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi NTB

    23

    Mataram - Tahun 2018 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan sedang menyusun background study RPJMN 2020-2024 bidang penataan ruang, pertanahan, dan informasi geospasial. Untuk mengkonfirmasi temuan awal, menjaring usulan masukan isu strategis penataan ruang yang berkembang di daerah, maka diadakanlah FGD di Bappeda Provinsi NTB pada Kamis, (26/4). Dalam FGD dibagi menjadi 3 (tiga) desk. 

    NTB terpilih sebagai salah satu daerah diskusi karena memiliki produk perencanaan yang lengkap seperti RTRWP, RZ, dan RDTR. 

    Menyimak sambutan dari Bappeda Provinsi NTB, saat ini pemprov sedang menyusun Perda LP2B dan beberapa rencana rinci yang sedang disusun mateknya seperti RTR Sekitar KEK Mandalika, RDTR Lombok Barat, RDTR Bima, dan RDTR Taliwang (sudah perda). Pemda merasa masih membutuhkan standar pagu penyusunan RTR, dan tata ruang sebagai panglima pembangunan sebaiknya didukung dengan penguatan kelembagaan bidang tata ruang, minimal di tingkat eselon II. 

    DESK PROVINSI NTB

    Provinsi NTB mengalami kendala dalam mengintegrasikan RTR dengan rencana pembangunan yaitu perbedaan nomenklatur dan fokus program, sehingga pembinaan teknis dari Kementerian ATR/BPN harus lebih intensif. Selain itu, agar pola dana dekon dapat dihidupkan kembali. 

    RTR KSP sangat dibutuhkan terutama pada wilayah antar kabupaten yang berpotensi dapat mengembangkan wilayah strategis, tetapi dalam perencanaannya harus memperhatikan fungsi dan kewajiban masing-masing RTR. 

    DESK KOTA MATARAM

    Mataram tidak memiliki RTR KSK karena sudah diakomodir dalam RTRW Kota sebagai kawasan strategis. Muatan dalam RTRW Prov/Kota/Kab sebaiknya tidak terlalu mengunci (contoh: pembangunan PLT tidak perlu menggunakan besaran watt). PPNS TR Kota Mataram berjumlah 2 orang namun tidak di bidang yang menangani TR. 

    Menurut pemkot Mataram, penyusunan KLHS cukup di lingkup RTRW, tidak perlu sampai RDTR. Penyusunan RDTR bisa memakan waktu 5 tahun, sehingga periode RDTR 5-10 tahun dirasa terlalu cepat. Pemkot juga membutuhkan juklak tentang tata cara integrasi RTR dengan rencana pembangunan. 

    Mekanisme asistensi pemetaan dari BIG dirasa kurang efektif, memakan waktu lama, dan lokasi yang jauh. Proses Persub dirasa tidak efektif karena tidak menyelesaikan konflik antar K/L, Pemda diminta untuk konsultasi dengan K/L terkait. 

    DESK KABUPATEN SUMBAWA TENGAH

    Pemkab sedang menyusun 4 matek RTR, yaitu Malu, Tanu, Sekongkang, dan Antasari. Implikasi Permendagri 116/2018, Dinas PUPR menjadi sekretaris TKPRD, namun tidak didukung oleh fungsi koordinasi, sehingga sulit dalam menjalankan tugasnya. 

    KSB sudah memiliki sistem informasi (BKPRD.sumbawabaratkab.go.id), namun baru dipakai untuk mengajukan izin dan rekomendasi tata ruang. Masih dibutuhkan penguatan kapasitas jaringan, SDM, dan WebGIS. 

    Pemerintah Pusat perlu menyediakan NPSK turunan untuk penyusunan KLHS seperti cara menghitung daya dukung maupun daya tampung, sehingga daerah tidak bingung dalam menyusun dokumen tersebut. Terkait PK RTRW agar mekanismenya dipermudah, jangan seperti membuat RTRW baru. Hal ini agar tidak memakan waktu lama dalam penyusunan RTR. [Subdit Infosos]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar