Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan

    23

    Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI megadakan FGD Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pertanahan di Hotel Aryaduta Jakarta pada Kamis-Jumat (28-29/6). FGD ini dihadiri oleh BPHN, Kementerian ATR/BPN, Kemenkeu-Ditjen Pajak, Bappenas, perwakilan Housing and Urban Development (HUD) Institute, dan perwakilan Indonesian Human Rights Comittee for Social Justice (IHCS). 

    Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Tanah dan Bangunan BPHN selaku pimpinan rapat menyampaikan pada pertengahan Juni 2018 telah dilakukan diskusi dengan Prof. Maria SW Soemardjono. Hasil pertemuan menyimpulkan agar fokus pada ease of doing bussiness (EODB) dan perlu disusun rekomendasi praktikal yang dapat dilaporkan ke Presiden. Beberapa peraturan perundangan yang dianalisis Tim Pokja Pertanahan antara lain: UUPA, UU 2/2012, UU 28/2009 (terkait perpajakan), beserta PP, Perpres dan Permen ATR/BPN. 

    Isu-isu yang diangkat dalam FGD antara lain mengenai peringkat EODB masih rendah walaupun beberapa K/L terkait telah merevisi peraturan perundangan yang berkenaan dengan EODB.

    UUPA tidak perlu diubah karena falsafah dan prinsip-prinsip yang terkandung sebagai lex generalis bagi pengaturan SDA perlu dipertahankan (Pasal 1 s.d 11). Hal-hal yang belum diatur akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan aspirasi masyarakat sehingga hal-hal tsb dapat dimasukan dalam RUU Pertanahan, contohnya seperti: bank tanah, redistribusi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

    Waktu penetapan pengenaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan pada saat pendaftaran tanah atau pada saat peralihan hak (tanggal AJB), seringkali nilai pajaknya telah berubah karena sudah ada bangunan. Pembebasan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali diarahkan untuk sertipikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat (HM) tetapi tidak perlu dilakukan untuk badan hukum.

    Peserta FGD merasa perlu penerapan asas reciprocity atau asas timbal balik bagi kedutaan besar atau konsulat jenderal negara lain, karena selama ini semua perwakilan negara lain tidak dikenakan pajak.

    Diusulkan agar adanya klausul dalam penjelasan jenis-jenis kepentingan umum dalam UU No. 2/2012, karena beberapa jenis investasi tidak bisa dilakukan karena tidak tercantum dalam UU tersebut.

    Salah satu akar permasalahan terkait pendaftaran tanah yang terjadi saat ini adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah stelsel negatif sehingga perlu diubah menjadi stelsel positif. [IK, RA]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar