Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Koordinasi Pengukuran Batas Kawasan Hutan Provinsi Bali

    23

    Bali (3/7). Kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Perlu diingat kembali dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diamanatkan tentang kepastian hukum hak atas tanah, oleh karena itu pendaftaran tanah harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan subyek dan obyek yang jelas.

    Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan kegiatan pengukuran batas kawasan hutan di 2 lokasi di Provinsi Bali dan mengundang Bappenas, BIG, Kanwil dan Kantah di Provinsi Bali, KLHK, BPKH Wil.VIII Denpasar, Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Perwakilan Kepala Desa untuk memberikan masukan dan saran terkait kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan di Provinsi Bali. 

    Kondisi ketersediaan peta skala 1:5.000 di BIG masih sangat rendah menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan. Selain itu Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang ada saat ini belum semuanya di-orthorektifikasi sehingga belum dapat langsung digunakan dalam pembuatan peta dasar. Namun demikian untuk di Provinsi Bali, data CSRT sudah tersedia dan sudah di-orthorektifikasi sehingga dapat digunakan.

    Lokasi rencana kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan di Provinsi Bali direncanakan di kawasan hutan Ngurahrai dan kawasan hutan Nusa Lembongan. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Bali, di lapangan kondisi kawasan hutan sudah banyak yang beralih fungsi menjadi non hutan.

    Banyak masyarakat yang telah menempatkan kawasan hutan mangrove karena ketidakjelasan batas kawasan hutan. Salah satu penyebabnya adalah karena SK Menteri LHK tidak disampaikan ke pemerintahan desa sehingga kepala desa juga tidak mengetahui batas kawasan hutan dan non hutan.

    Hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran batas kawasan hutan di 2 lokasi di Provinsi Bali ini perlu disampaikan ke semua stakeholder terkait seperti pemerintahan desa sehingga dapat menjadi acuan.

    Selanjutnya akan diagendakan sosialisasi lebih lanjut kepada kepala desa terkait untuk memberikan pemahaman yang sama. [IK, RA]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar