Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Sebagai Salah Satu Strategi Percepatan Pemerataan Pembangunan Industri

    23

    Bekasi, (22/4). Dalam rangka percepatan pemerataan dan penyebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI, Direktorat Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian melakukan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, melalui FGD yang bertemakan "Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Sebagai Salah Satu Strategi Percepatan Pemerataan dan Penyebaran Pembangunan Industri" di Aston Imperial Bekasi.

    FGD ini juga bertujuan membahas rancangan peraturan menteri yang sedang disusun guna menindaklanjuti amanat PP 26/2008 (Pasal 69) yang mendelegasikan kewenangan menentukan kriteria teknis kawasan peruntukan industri kepada Menteri Perindustrian.

    Setelah ditelaah, terdapat perbedaan definisi “kawasan peruntukan industri” di dalam Permen PU 16/2009 (Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten), Permen PU 17/2009 (Pedoman Penyusunan RTRW Kota) dengan Peraturan Menteri ATR/BPN 1/2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    a.  Pada Permen PU 16/2009, kawasan peruntukan industri meliputi kawasan peruntukan industri besar,           sedang dan rumah tangga.

    b.  Pada Permen PU 17/2009, kawasan peruntukan industri meliputi industri rumah tangga/kecil dan                 industri ringan.

    c.  Sementara itu , pada Permen ATR/BPN 1/2018, kawasan peruntukan industri terdiri dari Kawasan               Industri dan sentra IKM.

    Agung Dorodjatoen selaku perwakilan dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas memaparkan kebijakan nasional dan isu strategis dalam penataan ruang untuk dunia industri.

    Melihat pergerakan kontribusi sektor industri ke dalam PDRB Nasional, maka dapat dilihat bahwa Indonesia tengah mengalami proses deindustrialisasi prematur. Khususnya, 4 provinsi (Aceh, Lampung, Kaltim dan Papua Barat) menurun sumbangan sektor industri berdasar data BPS 2010-2017.

    Oleh sebab itu, Bappenas coba mendorong pengembangan kawasan peruntukan industri/kawasan industri melalui:

    a. Penerapan koridor pertumbuhan dan pemerataan dalam RT RPJMN 2020-2024.

    b. Penetapan Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja (PN3) di          dalam RKP 2020.

    Di dalam pengembangan Kawasan Industri (dan kawasan peruntukan industri) diketahui juga bahwa beberapa kawasan pertumbuhan (misal KEK) bertampalan dengan Kawasan Industri. Idealnya, kawasan industri, karena sifatnya yang spesifik sektoral dan cakupan area terbatas, menjadi bagian dari kawasan pertumbuhan yang lebih besar (misal KEK).

    Kawasan Industri (dan kawasan peruntukan industri) juga sebaiknya dikembangkan dengan memperhatikan:

    a. Kaitan antar perusahaan/pabrik di kawasan tersebut (heterogen vs homogen).

    b. Ketersediaan sumber daya manusia dan bahan baku.

    c. Ketersediaan infrastruktur pendukung.

    Hasil FGD ini akan diakomodir oleh Kemenperin dalam rangka penyempurnaan draf Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Perindustrian yang telah disusun sejak 2016. [RA]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar