Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u0201324/public_html/trp.or.id/incl/config.php on line 9
LandSpatial | Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenasa

Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • FGD Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan KEK Sei Mangkei

    23

    Medan (23/4). Dalam rangka memantau perkembangan spasial kegiatan/proyek yang dianggap strategis secara nasional, maka Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan pada tahun ini mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) berbasis spasial. Setelah pada tahun 2017 memilih Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, maka tahun ini dipilihlah KEK Sei Mangkei sebagai studi kasus. 

    FGD yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumatera Utara ini bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi kondisi terkini perkembangan KEK Sei Mangkei yang mencakup posisi KEK Sei Mangkei dalam perekonomian Provinsi Sumatera Utara; Peran dan kontribusi wilayah sekitar Sabasa (Simalungun, Batubara, Asahan) terhadap pengembangan KEK Sei Mangkei; dan Rencana pengembangan KEK Sei Mangkei ke depannya. FGD ini dihadiri oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara; Bappeda Kabupaten Simalungun, Batubara, dan Asahan; PTPN III; Pelindo; dan OPD terkait penataan ruang. 

    Poin-poin penting yang didapat dari sesi diskusi: 

    1. Kabupaten Simalungun telah merasakan dampak positif dari KEK Sei Mangkei berupa peningkatan PAD dan PDRB dari tahun ke tahun. Dalam laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, KEK Sei Mangkei memiliki proporsi output sebesar 0,25 (mengalami peningkatan). 

    2. Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengharapkan agar ada pelebaran jalan nasional yang sekarang hanya memiliki lebar 8 meter. 

    3. Berdasarkan Hasil identifikasi Bappeda Kabupaten Simalungun, 20 dari 22 kecamatan di Kab. Simalungun bergantung pada KEK Sei Mangkei. 

    4. Sumber air selama ini dari Sungai Batomburan sebesar 40.000 meter per detik. Perlu pembangunan embung di hulu sungai agar 15-20 tahun mendatang saat geliat industri KEK Sei Mangkei telah optimal tidak menimbulkan permasalahan pada sumber irigasi masyarakat. 

    5. Total pipa gas yang melintasi Arun – Belawan sepanjang 350 km, sebagian (150 km) menghubungkan Belawan dan KEK Sei mangkei dengan investasi 7 T. Total pembiayaan pembangunan gas ini dibebankan pada harga per satuannya, sehingga harga gas melambung 9 USS per satuan jualnya. 

    6. Status lahan KEK Sei Mangkei pada dasarnya adalah HGU, untuk keperluan industri maka diubah menjad HPL sehingga investor akan mengurus izin HGB. Izin HGB memiliki total kurun waktu 80 tahun (30 tahun periode normal, 20 tahun periode perpanjangan pertama, dan 30 tahun periode perpanjangan kedua). Sertifikat HGB ini juga dapat digunakan oleh pihak tennant untuk mencari kredit. 

    7. Pemerintah tidak diperkenankan berinvestasi atau turut andil dalam pembangunan di dalam kawasan ekonomi khusus yang sudah bersifat private to private. Pemerintah hanya dapat memberikan andil dalam pembangunan infrastruktur di kawasan luar sekitar KEK. [RA]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar