Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u0201324/public_html/trp.or.id/incl/config.php on line 9
LandSpatial | Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenasa

Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Pembahasan Konsep JIGN Hybrid dan Penyelarasannya terhadap Perpres Satu Data Indonesia

    23

    Jakarta, (5/7). Dalam Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disebutkan bahwa pengelolaan data geospasial akan terintegrasi dengan data statistik dan penyelenggaraannya akan dilakukan dari level pusat, provinsi, dan  kabupaten/kota.

    Kementerian PPN/Bappenas selaku ketua merangkap anggota Dewan Pengarah SDI, bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial, bersama-sama meningkatkan kualitas data pemerintah dan mempermudah berbagi pakai data melalui SDI yang bisa diakses di https://data.go.id/.

    Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas ingin mengetahui lebih lanjut tentang posisi Perpres JIGN dan Perpres SDI khususnya mengenai konsep JIGN hybrid dan penyelarasannya dengan Satu Data Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan Pusdatin Bappenas, Kepala Biro Hukum Bappenas, serta Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG.

    Konsep Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang disampaikan dalam rapat ini meliputi JIGN centralized, JIGN distributed, dan JIGN hybrid. Bentuk JIGN hybrid merupakan bentuk jaringan yang mampu mengakomodasi kondisi penyelenggaraan informasi geospasial Indonesia saat ini.

    Konsep arsitektur jaringan dan kelembagaan yang ada dalam konsep JIGN hybrid masih belum sesuai dengan bentuk jaringan yang diharapkan, sehingga masih perlu diperbaiki lagi, terutama terkait penyelarasannya dengan Kebijakan Satu Data Indonesia. Ketidaksesuaian ini terutama dalam aspek kelembagaan di daerah yang meliputi unit walidata, walidata pendukung, serta produsen data. Selain itu belum mengakomodasi mekanisme clearing house untuk menjamin kualitas data yang disebarluaskan.

    Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial BIG memberi masukan terkait diskusi hari ini, yakni:

    • Perlu dilakukan pembinaan dalam rangka mempersiapkan Diskominfo, Bappeda dan Sekda agar mampu menjalankan perannya sesuai Konsep Satu Data Indonesia (KSDI) untuk menyelenggarakan ketersediaan Data Geospasial/Informasi Geospasial yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan;
    • Perlu disusun Standard pengumpulan dan penyelenggaraan DG/IG oleh OPD Teknis sebagai Produsen Data;
    • Mempersiapkan kapabilitas Forum Satu Data agar berbagi pakai data DG/IG yang berkualitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
    • Monitoring kinerja lima Pilar Infrastruktur Informasi Geospasial (kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar dan sumber daya manusia) secara berkelanjutan melalui SIMOJANG (Sistem Monitoring Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial);
    • Perlu ada petunjuk teknis/Permen PPN Bappenas terkait detail pelaksanaan Satu Data Indonesia. [RA]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar