Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u0201324/public_html/trp.or.id/incl/config.php on line 9
LandSpatial | Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenasa

Berita

Kabar seputar kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

  • Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara

    23

    Manado, (9/7). Sekretariat Reforma Agraria Nasional (RAN) yang berada di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas pada tahun ini memilih Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu lokasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria. Bersama dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN, Direktorat Pemberdayaan HAT Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Direktorat Landreform Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Prov. Sulawesi Utara, dan Bappeda Prov. Sulawesi Utara melakukan diskusi monev yang bertujuan untuk membahas capaian pelaksanaan reforma agraria (asset reform + access reform) di Provinsi Sulawesi Utara TA 2015-2019, operasionalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Sulawesi Utara; dan identifikasi success story pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Sulawesi Utara.

    Berdasarkan data dari Direktorat Landreform, tanah obyek reforma agraria (TORA) di Sulawesi Utara berdasarkan sumber tanahnya pada Tahun 2018 terdiri dari: Tanah transmigrasi sebanyak 586 Ha, HGU habis sebanyak 58,78 Ha, pelepasan kawasan hutan sebanyak 703,38 Ha, dan Tanah terlantar sebanyak 1499,67 Ha.

    Capaian pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019, dari target 17.500 bidang, Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan :

    a. Kegiatan Penyuluhan sebanyak 11.500 bidang;

    b. Inventarisasi dan Identifikasi OS sebanyak 4.951 bidang;

    c. Pengukuran dan Pemetaan sebanyak 2.052 bidang;

    d. Sidang PPL sebanyak 300 bidang. 

    Hambatan, kendala, dan masalah dalam pelaksanaan TORA dari pelepasan kawasan hutan yaitu:

    a. Belum diterimanya dokumen Berita Acara Tata Batas (BATB) dan SK Pelepasan/Penegasan Kawasan Hutan sebagai landasan hukum yuridis dalam penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria;

    b. Aksesibilitas untuk menjangkau lokasi TORA sangat sulit;

    c. Lokasi 20 % TORA dari Kriteria Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan belum diketahui lokasinya dan diperlukan adanya juknis untuk mengatur mekanismenya;

    d. Obyek TORA dari kriteria Permukiman Transmigrasi beserta Fasos dan Fasum yang Sudah Memperoleh Persetujuan Prinsip sebagian besar SK Pelepasan/Penegasannya tahun 2018 sehingga kemungkinan besar baru bisa dilaksanakan tahun 2019;

    e. Tanda batas kawasan hutan yang telah dilepaskan (lokasi TORA) perlu diketahui antara Tim dari BPKH dan ATR/BPN.

    Dari keterangan Kepala Bidang Penataan Tanah, Kantor Wilayah  BPN Prov. Sulawesi Utara didapatkan informasi bahwa:

    a. Tahun 2015-2019 realisasi fisik redistribusi tanah di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 95,46% sebanyak 7.554 bidang. 

    b. Arahan dan realisasi program pemberdayaan masyarakat pascaredistribusi tanah Tahun 2018 adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. Letak tanah berada di Desa Basaan Satu dengan 167 bidang (105,58 Ha) dan Desa Mangkit dengan 348 bidang (218,97 Ha).

    c. Realisasi fisik pembentukan GTRA Tahun 2018 adalah 1 kegiatan dengan kemajuan GTRA sebanyak 19,33%.

    d. GTRA di Prov. Sulawesi Utara dilaksanakan 2 tahun dan PTSL dilaksanakan 3 tahun. Namun GTRA tahun 2018 baru ada karena SK GTRA bulan Juni 2018 dan diresmikan pada Februari 2019.

    e. Pelaksanaan reforma agraria sedikit membingungkan dikarenakan satgas access reform sifatnya koordinatif (tidak memberikan kegiatan pemberdayaan).

    f. Pemberdayaan di Desa Mangkit belum memiliki lokasi.

    g. Dari tahun 2015-2019 untuk target sertifikasi belum ada. 

    h. Jumlah SDM total ASN adalah 308 orang dengan juru ukur BPN di Provinsi Sulawesi Utara adalah 46 orang, surveyor sebanyak 28 orang, dan sisanya merupakan ASN bidang masing-masing.  

    i. Terdapat tanah adat yaitu tanah Pasini dan tanah negara yang berada di wilayah kepulauan. 

    Selanjutnya dilaksanakan survey dan kunjungan lapangan pada 10 Juli 2019 ke Desa Mangkit, Kec. Belang Minahasa Tenggara sebagai success story reforma agraria yang menjadi sorotan nasional. Menurut Ketua Serikat Petani Minahasa (Pengiat Reforma Agraria di Desa Mangkit) kegiatan access reform yang sudah dilakukan Serikat Petani Minahasa yakni proyek “DAMARA” Desa Maju Reforma Agraria. Proyek DAMARA ini terwujud dalam kegiatan seperti:

    a. Melakukan kredit junior, pelatihan manajemen, menata dan mengelola sumber daya (usaha):

    b. Mendorong adanya home industry;

    c. Mendirikan koperasi dan organisasi usaha;

    d. Pembangunan dan pengembangan sekretariat sebagai pusat kegiatan;

    e. Mendorong kegiatan collective farming.

    Permasalahan saat ini belum terdapat jalut (jalan usaha tani) sebagai akses jalan dari perkebunan. Ketua Serikat Petani Minahasa mengharapkan perhatian pemerintah dalam peningkatan jalan di Desa Mangkit. [RA]

    Tags:

Komentar

Beri Komentar