Reforma Agraria Nasional

Seputar kegiatan Reforma Agraria Nasional

  • Rapat Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria

    2
    Bogor, (13/4). Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2018 yang akan menjadi masukan bagi penyusunan background study RPJMN bidang pangan dan pertanian 2020-2024 di Hotel Salak Tower, Bogor pada Jumat (13/4). Evaluasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan penguasaan lahan pertanian per rumah tangga petani.
    Tags:
    Selengkapnya
  • Reforma Agraria dalam Legalisasi, Redistribusi Aset, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi

    2
    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Bidang Perekonomian mengundang sejumlah K/L terkait untuk membahas kondisi terkini dan kesiapan 14 Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM). Diskusi ini dihadiri oleh Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kemendagri, dan Kantor Staf Kepresidenan dan berlangsung pada Jumat (10/11). Saat ini tercatat jumlah luas lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk transmigrasi mencapai 1.114.909 Ha (± 1,7
    Tags:
    Selengkapnya
  • Kebijakan Satu Peta untuk Mempercepat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

    2
    Jakarta, (3/10). Untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan program pembangunan, salah satunya dengan mengelola Kebijakan Satu Peta. Dimana Kebijakan Satu Peta ini bertujuan untuk berbagi pakai data dengan wadah Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) melalui satu referensi, satu geoportal, satu basis data, dan satu standar. Hal ini disampaikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam Seminar Nasional Bekerja Bersama Mempercepat Satu Peta untuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang
    Tags:
    Selengkapnya
  • Pokja 2 Reforma Agraria Akan Menyiapkan Succes Story Pelaksanaan Reforma Agraria

    2
    Jakarta, (19/9).
    Dipimpin oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Pokja 2 Reforma Agraria mengadakan rapat untuk menyiapkan langkah tindak lanjut pasca terbitnya Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Beberapa tindak lanjut yang telah teridentifikasi antara lain: penyusunan Juknis Bersama; menginventarisasi lokasi potensi PPTKH dalam satu wilayah kabupaten/kota secara komprehensif; mengintegrasikan lokasi potensi PPTKH dimaksud dalam peta indikatif TORA dari pelepasan kawasan
    Tags:
    Selengkapnya
  • Bimtek Reforma Agraria TA 2017

    2
    Semarang, (22/5). Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN mengadakan bimtek Reforma Agraria TA 2017. Bimtek ini dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan reforma agraria dengan mengidentifikasi subyek dan obyek tanah obyek reforma agraria (TORA). Bimtek ini diadakan di Gumaya Tower Hotel Semarang dan dihadiri oleh Staf Ahli Menteri ATR/BPN; Direktorat TRP Bappenas; Kepala Bagian Penataan Agraria Kanwil BPN Provinsi; dan Kepala Seksi Penataan Agraria Kantor Pertanahan. Reforma agraria merupakan amanat peraturan perundangan,
    Tags:
    Selengkapnya
  • Sosialisasi dan diseminasi hasil kerja pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2016

    2
    Jakarta, (26/1). Sekretariat Reforma Agraria Nasional (RAN) yang berada di Kementerian PPN/Bappenas mengundang K/L anggota RAN untuk mensosialisasikan dan mendesiminasikan hasil kerja pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Strategis RAN pada 2016, serta mendapatkan masukan untuk dapat ditindaklanjuti pada 2017. Dipimpin oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, Uke M. Hussein, dipaparkan bahwa cakupan peta dasar pertanahan hingga 2016 meningkat menjadi 29,37 Juta Ha (45,67%). Terdapat 7 Provinsi yang sudah memiliki
    Tags:
    Selengkapnya
  • Reforma Agraria - Kalbar Sudah Mengidentifikasi TORA seluas 360.000 ha

    2
    Pontianak (1/9). Dalam rangka persiapan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Staf Presiden (KSP) mengadakan lokakarya yang mengundang Bappenas, KLHK, Kemen ATR/BPN, Dinas Kehutanan, Kanwil BPN, Kantah, WALHI, KPA, serta perwakilan Kepala Desa. Salah satu arahan Presiden agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat mengatasi ketimpangan dan penyelesaian kasus agraria, termasuk untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan, memperluas kredit untuk rakyat. Dalam pelaksanaan reforma agraria perlu kerjasama antarsektor sehingga perlu gugus
    Tags:
    Selengkapnya
  • Workshop Pembahasan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria

    2
    Cipanas, (13/5). Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang stakeholder untuk mendapatkan masukan terhadap draf Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma Agraria. Selama tiga hari (11-13 Mei) di Istana Kepresidenan Cipanas diadakan workshop yang dihadiri oleh Tim Reforma Agraria-Kantor Staf Presiden; Bappenas (Deputi Bidang Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; Dit. Tata Ruang dan Pertanahan); Kemenko Perekonomian; Kem ATR/BPN; Kem Desa, PDTT; Kemendagri; KLHK; Akademisi; Civil Society Organization/CSO (KPA, SPI).
    Tags:
    Selengkapnya
  • Workshop Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional

    2
    Jakarta, (7/3).  Dalam rangka mensosialisasikan dan mendiseminasikan hasil kerja pelaksanaan kegiatan dari tim koordinasi strategis Reforma Agraria Nasional, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, menyelenggarakan pertemuan berupa workshop yang dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta staf direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.
    Tags:
    Selengkapnya
  • Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah

    2
    Semarang, (17/11). Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mensinkronkan pelaksanaan reforma agraria dengan SKPD terkait. Hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan koordinasi kali ini yaitu mendapatkan data dari SKPD terkait untuk koordinasi lokasi pemberdayaan dan akan disampaikan pada BPN untuk proses sertifikasi. Sertifikasi tanah yang dimiliki oleh BPN diharapkan menjadi tulang punggung pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pemberian aset (redistribusi dan legalisasi) dengan didukung oleh kegiatan
    Tags:
    Selengkapnya